KASUS KERUSUHAN POSO - PPKN Kurikulum 2013

KASUS KERUSUHAN POSO

        AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI. Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS  GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan  darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan  Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.

Hasil evaluasi akhir tahun yang dilakukan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) sebuah LSM ternama di Sulwesi Tengah mengungkapkan jumlah korban tewas dan cedera akibat rentetan aksi kekerasan di daerah bekas konflik Poso sepanjang tahun 2005 meningkat tajam dibanding dua tahun sebelumnya. Sumber : Harian sore Mercusuar Palu

Dari sedikitnya 27 kasus tindak kekerasan yang terjadi sepanjang 2005 yaitu berupa penembakan 10 kasus, pembunuhan 4 kasus dan pengeboman 12 kasus, mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 31 orang dan luka-luka sebanyak 108 orang.

Arianto Sangaji, direktur YTM, kepada wartawan, Rabu (28/12) kemarin, mengatakan korban manusia terbanyak terjadi ketika dua bom berkekuatan dashyat mengguncang Tentena (kota kecil di tepian Danau Poso) pada 28 Mei 2005 yang mengakibatkan 23 orang tewas dan 97 lainnya cedera.

Disusul pembunuhan dengan cara mutilasi di kota Poso 29 Oktober lalu yang menewaskan tiga siswi SMA setempat dan mencederai seorang lainnya.

Ia menjelaskan, jumlah kasus tindakan kekerasan di wilayah Poso tahun 2005 itu beserta akibat yang ditimbulkannya jauh meningkat dibanding keadaan dua tahun sebelumnya.

Pada tahun 2003 misalnya, total tindakan kekerasan yang terjadi di sana hanya 23 kasus dengan mengakibatkan 11 orang tewas dan 16 luka-luka, serta tahun 2004 sebanyak 22 kasus dengan 16 orang meninggal dunia dan 20 cedera.

AKAR PERMASALAHAN:

(a). Faktor-faktor lokal:

a.1. Marjinalisasi terbalik:

Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk  pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan  pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas  beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang  ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso – di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para  turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan

1998-2000.

a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:

Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku  penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama,  marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para  misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkankelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang. Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi  profesi dari petani ke pegawai (ambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawai gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.

a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:

Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman  etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998.

Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal  ditolerir oleh Raja Talasa Tua (Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata  sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal

11 Mei 1947, jam 10 pagi:

Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya

Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya

Hai kamu orang Arab

Hai kamu orang Tionghoa

Hai kamu orang Jawa

Hai kamu orang Manado

Hai kamu orang Gorontalo

Hai kamu orang Parigi

Hai kamu orang Kaili

Hai kamu orang Tojo

Hai kamu orang Ampana

Hai kamu orang Bungku

Hai kamu orang Bugis – orang Wotu

Hai kamu orang Makassar

Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung

halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah

(Damanik 2003: 41).

Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi

dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas ataslama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang

mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang  mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966  dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi.

Kelas menengah lama  terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang

kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum  usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.

(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam  sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari  pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah  menegakkan keamanan dalam negeri (internal security ). Sedangkan militer berada di

bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi  politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.

(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi  Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukan- pasukan yang beroperasi secara terselubung.

(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah  kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak,  unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian huru hara tanpa membunuh.

(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang  (transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh -- , tanpa  pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (show of force ) yang selama ini dilakukan  di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.

  

Jangan Lupa Follow Twitter saya @DIWANS_

Read More

EKOSISTEM BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN BANDENG

EKOSISTEM BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN BANDENG

A. SISTEM BUDI DAYA INTENSIF

Pola pengelolaan usaha budidaya perairan intensif banyak diterapkan pada budidaya air tawar dan tambak. Teknologi budidaya intensif ditandai dengan:

1.      Petak tambak/kolam untuk pemeliharaan yang lebih kecil. Luas petak tambak untuk budidaya udang dan bandeng antara 0,2-0,5 ha, walaupun ada pada petak yang luasnya 1,0 ha yang dikelola secara intensif

2.      Persiapan lahan untuk pemeliharaan (pengelolaan tanah dan perbaikan wadah budidaya) dan penggunaan sarana produksi (kapur, pupuk, dan bahan kimia) menjadi sangat mutlak dibutuhkan.

3.      Biota budidaya bergantung sepenuhnya pada pakan buatan atau pakan yang diberikan secara teratur.

4.      Penggunaan sarana budidaya untuk mendukung usaha budidaya, seperti pompa dan aerator.

5.      Produksi (hasil panen) sangat tinggi. Pada budidaya ikan bandeng dan udang windu di tambak mencapai > 4 ton/ha/musim tanam.

Wadah budidaya untuk penerapan sistem budidaya intensif ialah kolam air mengalir, kolam air deras, kolam bulat, tambak, keramba, sangkar,dan KJA. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Namun, bukan berarti penerapan budidaya intensif tanpa masalah. Pada budidaya udang (Panaeus sp.), teknologi ini telah menimbulkan masalah lingkungan pesisir yang cukup serius, baik karena ketidaksesuaian lahan maupun karena usaha petambak yang terus menggenjot produksi tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Budidaya udang di negara-negara di Asia telah menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan pencemaran perairan pesisir yang parah karena penerapan teknologi budidaya intensif tanpa pertimbangan dampak yang ditimbulkannya.

Umumnya tambak-tambak yang mengalami kehancuran adalah tambak yang dikelola secara intensif, sedangkan tambak yang dikelola secara ekstensif dan semi-intensif masih dapat berproduksi. Tambak intensif menghasilkan limbah yang “luar biasa” berasal dari pakan. Kebutuhan pakan buatan yang bisa mencapai 60% alokasi biaya oprasional tambak intensif adalah pemasok terbesar bahan organik di tambak. Pakan yang sebagian besar berupa bahan organik (terutama organik C dan N) akan membanjiri tambak dengan bahan organik berupa senyawa nitogen sebesar 93%. Selebihnya, sisa senyawa nitrogen yang 2% berasal dari pupuk serta bahan lain yang terbawa air dan masuk petakan sebesar 5%. Begitu juga dengan fosfor (P), masukan fosfor terbesar di tambak adalah pakan sekitar47%, sedangkan sisanya dari pupuk sebesar 37%, air sekitar 2%, dan dari sumber lainnya tidak lebih dari 17%. Limbah dari sisa pakan dan fese biota budidaya, baik yang terakumulasi di dasar perairan maupun larut dalam air, dapat menimbulkan pencemaran serta berdampak buruk terhadap ekosistem tersebut. Pada budidaya kerang/tiram yang menggunakan tonggak disuatu daerah telah mengakibatkan akumulasi lumpur dan erosi pada dasar perairan.

B. SISTEM BUDI DAYA EKSTENSIF

            Pengelolaan usaha budidaya perairan sistem ekstensif atau tradisional sangat sederhana, dan padat penebaran yang rendah. Pada budidaya bandeng (Chanos chanos) di tambak misalnya, nener (benih bandeng) ditebar dengan kepatan 3.000-5.000 ekor/ha atau 0,3-0,5 ekor/m². Dengan padat penebran tersebut dipanen ikan bandeng 300-1000 kg/ha/musim. Padat penebaran yang rendah juga diterapkan pada kolam air tawar. Di air tawar, petani ikan menangkap berbagai jenis ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, atau rawa-rawa), kemudian dipelihara di berbagai wadah pembesaran (kolam, keramba, sangkar, dan lain-lain). Biota yang ditebar terdiri atas berbagai jenis dan padat penebaran yang rendah. Pertumbuhan ikan bergantung pada kesuburan perairan. Sewaktu-waktu petani memberi makanan tambahan berupa sisa-sisa dapur pada ikan peliharannya.

Table 1. padat penebaran system budidaya perikanan

Pola Pengelolaan	Padat Penebaran/m2	Padat Penebaran/ha	Produksi(kg/ha/musim)
Ekstensif	0,3-0,8	3.000-8000	300-2.000
Semi Intensif	1-2	10.000-20.000	2.000-3.000
Intensif	3-5	20.000-50.000	4.000-5.000

Karena produktivitas yang rendah, maka dilakukanlah perbaikan pengelolaan. Perbaikan kolam dan tambak pemeliharaan dilakukan sehingga sehingga memungkinkan pergantian air yang lebih baik. Sebelum dilakukan penebaran benih, dilakukan pengolahan tanah, seperti pembajakan, pengapuran, dan pemupukan untuk meningkatkan jumlah pakan alami. Pengelolaan budidaya sistem ekstensif plus atau tradisional plus adalah perbaikan dari sistem ekstensif. Pada sistem ekstensif, biota budidaya yang dipelihara dalam kolam, tambak, atau wadah lainnya bergantung sepenuhnya pada pakan alami. Tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh pembudidaya setelah menebar atau memasukkan benih ke dalam wadah pemeliharaan. Pada sistem ekstensif plus, sekalipun biota budidaya masih bergantung pada pakan alami, pumbudidaya telah melakukan beberapa kegiatan untuk membantu penyedian pakan alami sehingga memungkinkan ditingkatkan padat penebaran (Omtimo,2011).

C. SISTEM BUDI DAYA SEMI INTENSIF

1.      Pola pengelolaan usaha budi daya perairan semi-intensif merupakan perbaikan dari pola eksensif plus sehingga sering disebut pola ekstensif yang diperbaiki. Penerapan pola semi -intensif dicirikan dari beberapa faktor:

2.      Petak (pada tambak) pemeliharaan biota lebih kecil dibandingkan pada pengelolaan ekstensif dan ekstensif plus

3.      Padat penebaran lebih tinggi. Pada ikan bandeng antara 1-2 ekor/m2, sedangkan pada udang windu antara 5-20 ekor/m2

4.      Kegiatan pengelolaan wadah pemeliharaan semakin banyak. Pada tambak, kegiatan dimulai dari pengelolaan tanah, pengapuran,dan pemupukan. Selama pemeliharaan, biota budi daya juga diberikan pakan buatan dan tambahan secara teratur, 1-2 kali/hari.

5.      Pengantian air dilakukan 5-20% setiap hari (tabel dibawah)

    Table 2. Perbandingan Pola Pengelolaan Pada Budidaya Udang di Tambak

Variable	Ekstensif	Semi-Intensif	Intensif
Luas petakan (ha), padat tebar (ekor/m2)	>1<5	0,5-20	0,2>20
Pakan	Alami+tambahan	Buatan+tambahan	Buatan
Volume ganti air (%/hari)	Bergantung/dikondisikan	5-20	5-30

Sistem pengelolaan semi-intensif merupakan teknologi budi daya yang dianggap cocok untuk budi daya udang di tambak di Indonesia karena dampaknya terhadap lingkungan relatif lebih kecil. Selain kebutuhan sarana dan prasarana produksi yang jauh lebih murah dibandingkan tambak intensif, yang lebih pokok dari sistem semi-intensif ini, yaitu memberikan kelangsungan produksi dan usaha dalam jangka waktu yang lebih lama. Manajemen pengelolaan tambak semi-intensif tidak serumit tambak intensif. Itu karena padat penebaran benur/benih yang tidak terlalu tinggi dan kebutuhan pakan yang tidak sepenuhnya mengandalkan pakan buatan. Penurunan kualitas air juga tidak sedrastis tambak intensif. Itu terjadi karena akibat dari penumpukan limbah organik yang berasal dari sisa-sisa pakan dan kotoran udang. Sisa-sisa dan kotoran semakin menumpuk sejalan dengan aktifitas budi daya. namun, pada tambak semi-intensif, kualitas air masih bisa dipertahankan dalam kondisi yang cukup baik hingga menjelang panen.

Jangan Lupa Follow Twitter saya @DIWANS_
TERIMA KASIH

Read More

Contoh Artikel Membangun KERUKUNAN BERAGAMA DALAM MASAYARAKAT

Contoh Artikel Membangun KERUKUNAN BERAGAMA DALAM MASAYARAKAT

Saat ini tingkat kesadaran beragama masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya jumlah umat yang melaksanakan ibadah atau acara-acara ritual keagamaan, serta dengan semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana ibadah masing-masing agama. Akan tetapi, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan semakin meningkatnya peran aktif agama dalam kehidupan masyarakat karena banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai sosial di Indonesia.  

Pengaruh perubahan sosial terhadap kehidupan beragama ini juga terjadi di negara-negara lain. Masing-masing negara menghadapi permasalahan dan kendala dalam menghadapi perubahan sosial ini, termasuk dalam menangani mayoritas-minoritas  serta  peran  agama  dalam  mendorong kemajuan dan mengatasi kemiskinan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan memiiki nilai-nilai luhur yang terkristalisasi dalam bentuk Pancasila. Agama dan Pancasila merupakan dua hal yang saling terkait dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi menjadi ideologi dan dasar negara, sedangkan agama menjadi sumber pembentukan akhlak (etika-akhlak) dan karakter bangsa. Keberadaan akhlak dan karakter yang tangguh menjadi penting dalam konteks pengelolaan negara dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab. 

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan cita-cita besar dalam membangun kebangsaan. Sejak jaman dahulu, Indonesia dibingkai oleh semangat kebersamaan dalam perbedaan. Toleransi, sikap saling memahami perbedaan dan kebersamaan telah lama menjadi modal sosial masyarakat. Dalam skala makro, kerukunan umat beragama di Indonesia masih menunjukkan eksistensinya.

  

Hidup rukun masih menjadi kebanggan masyarakat, sehingga konflik tidak banyak terjadi. Namun demikian konflik antarumat beragama di Indonesia tidak dapat dipungkiri masih saja terjadi dalam skala yang berbeda-beda. Pencegahan konflik dilakukan dalam kapasitasnya untuk membangun kesadaran hidup damai dan rukun.

Terima Kasih sudah mengunjungi Bloger suhe :)
Follow Twitter suhe SUHENDI IRAWAN

Read More