Pages

Total Pageviews

Blogger news

Google+ Followers

Diberdayakan oleh Blogger.
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Popular Posts

Selasa, 18 November 2014

Kasus Kasus yang Terlibat dengan Indonesia atau Sebaliknya



 Kasus Kasus yang Terlibat dengan Indonesia atau Sebaliknya

1.kasus ambalat (negara malaysia)
melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan, dan memutuskan pulau ambalat tetap sebagai wilayah NKRI.

2.kasus wilayah camar bulan dan tanjung datuk (negara malaysia)
melalui pertemuan Indonesia - Malaysia disemarang pada tahun 1978, memutuskan wilayah camar bulan dan tanjung datuk menjadi bagian dari wilayah Malaysia.

3.kasus pulau simakau (negara singapura)
melakukan klarifikasi bahwa pulau yg dimaksud adalah pulau simakau milik Singapura. jadi, terdapat dua pulau yg bernama sama yg dimiliki Indonesia dan Singapura.

4.kasus pulau Batik (negara timor leste)
pemangku adat antar wilayah perbatasan amyoung dan ambenu, ingin menyelesaikan titk batas dan meminta izin pemerintah pusat untu memfasilitasi tersebut. kedua Negara belum diperbolehkan beraktivitas didaerah perbatasan tersebut.

5.kasus pulau miangas (negara filiphina)
dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia - Filiphina
mengenai defisi wilayah Indonesia yg menegaskan pulau miangas adalah milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Abitrase Internasional 4 april 1928 

6.Mengenai masalah patok perbatasan, pembangunan mercusuar, penyelundupan barang ilegal, nelayan illegal (Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste )
dilakukan perundingan atau diplomasi, memperketat penjagaan di daerah perbatasan, mengolah daerah perbatasa

FOLLOW TWITTER SAYA YA @DIWANS_

Masalah Ketenagakerjaan



Masalah Ketenagakerjaan

Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
  • Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.
  • Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
  • Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.
B.PERMASALAHAN  KETENAGAKERJAAN  DI INDONESIA 
1.PENGANGGURAN

       a.Pengertian Pengangguran
           Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerjayang tidak bekerja
            atau sedang mencari pekerjaan.
           Seseorang dikatakan sebagai pengangguran apabila :
              1).Tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
              2).Sedang mempesiapkan usaha baru
              3).Tidak mempunyai pekerjaan
              4).Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
        b.Sebab-Sebab Pengangguran
               *Menurunnya pemintaan tenaga kerja
                  Disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan [ekerjaqan dalam
                  jumlah besar dan penurunan kapasitas produksi perusahaan.
               *Adanya kemajuan teknologi
                 Dampak negatif:teknologi mesin-mesin modern dan canggih
                  menyebabkan perusahaan tidak lagi menggunakan tenaga
                  manusia.
               *Kelemahan dalam pasar tenaga kerja
               *Jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas
               *Fenomena PHK
        c.Jenis-Jenis Pengangguran
            1).Menurut sifatnya
                  a.Pengagguran terbuka (Open Unemployment)
                      Pengangguran terbuka adalah kelompok angkatan kerja betul-
                      betul tidak mendapatkan kesempatan kerja.
                  b.Setengah Pengangguran (Under Employment)
                      Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang melakukan
                      pekerjaan,akan tetapi jam kerjanya jauh lebih rendah dari masa
                      kerja yang lazim dilakukan.
                      *Pengangguran Terpaksa (Involuntary)
                        Seseorang yang bersedia bekerja untuk suatu pekerjaan tertentu
                        dengan upah tertentu tetapi sebenarnya pekerjaannya tidak
                        ada.
                      *Pengangguran Sukarela (Voluntary)
                         Pengangguran yang disebabkan para pekerja tidak mau
                         menerima suatu pekerjaan dengan upah yang berlaku di pasar.              
                 c.Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment)
                     Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimum karena tidak
                      memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan
                     kemampuannya,dan adanya kelebihan tenaga kerja.
            2).Menurut Faktor Penyebabnya                                                
                 a.Pengangguran Friksional (Transisional)
                     Pengangguran ini terjadi karena kesenjangan antara pencari
                     kerja serta adanya keinginan untuk mencari pekerjaan yang
                     lebih baik.
                 b.Pengangguran Struktural
                     Pengangguran ini karena adanya perubahan dalam struktur
                     perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang lain.
                c.Pengangguran Siklikal/Siklus
                    Pengangguran ini terjadi karena naik turunnya aktivitas ekonomi
                    suatu negara.
                d.Pengangguran Teknologi
                    Pengangguran ini terjadi karena tenaga manusia digantikan
                    dengan tenaga mesin.
                e.Pengangguran Konjungtural
                    Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan
                    dalam tingkat kegiatan perekonomian.
                f.Pengangguran Deflasioner
                   Pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup
                   untuk menampung pencari kerja.
               g.Pengangguran Musiman
                   Pengangguran yang tidak berlaku sepanjang waktu,terjadi jika
                   kegiatan ekonomi dalam keadaan tidak sibuk.
         d.Dampak Pengangguran
             1).Dampak Ekonomi
                  *Menurunnya pendapatan nasional
                  *Menurunnya tabungan masyarakat
                  *Menurunnya daya beli masyarakat
            2).Dampak sosial
                  *Meningkatnya kemiskinan
                  *Meningkatnya angka kriminalitas
                  *Meningkatnya pelaku tindak asusila
                  *Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat
                  *Merebaknya kawasan pemukiman dan lingkungan kumuh
                  *Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
            3).Dampak bagi Individu dan Keluarga
                  *Sulit memenuhi kebutuhan hidupnya

2.KUALITAS TENAGA KERJA YANG RELATIF RENDAH
3.TIDAK SESUAINYA KEMAMPUAN TENAGA KERJA DENGAN PEKERJAAN
4.PERSEBARAN TENAGA KERJA YANG TIDAK MERATA
5.SERANGAN TENAGA KERJA ASING
6.RENDAHNYA UPAH TENAGA KERJA                 
DASAR PENETAPAN UPAH/UPAH MINIMUM
1. UUK NO.13 Tahun 2003 pasal (88), pasal (89) dan pasal (97)
2. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA .NO.1 Tahun 1999
3. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.226 THN 2000 TENTANG PEROBAHAN PASAL 1,3,4,8,11,20 DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI NO.1 THN 1999
4. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA No. 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penagguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayaat (1) uu 13 thn 2003)
Yang dimaksud dengan peghasilan yang memenuhi peghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi ; makanan dan minuman, sandang, perumahan,, pendidikan, kesehatan , rekreasi, dan jaminan hari tua . ( penjelasan pasal 88, ayat 1 )
Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghasilan yang layak bagi kemanusiaan , pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh. (Pasal 88 ayat 2
Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, tingkat demonstrasi buruh mencapai kondisi krusial setiap bulan November dan Desember. "Euforia mengenai upah minimum ini harus dihentikan," kata Muhaimain.

Dia menjelaskan, mayoritas buruh adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan keterampilan yang rendah, Muhaimin melanjutkan, para buruh kebanyakan bekerja di industri padat karya.
Menurutnya, tingkat pendidikan dan skil buruh yang rendah berimplikasi pada penghasilan rendah. Dalam tuntutan buruh muncul distorsi mengenai definisi upah minimum yang meminta pemenuhan semua aspek kebutuhan. Padahal, kata dia, yang dimaksud standar minimum adalah safety net untuk penghasilan buruh.

Jangan Lupa Follow Twitter saya @DIWANS_



KASUS KERUSUHAN POSO - PPKN Kurikulum 2013



KASUS KERUSUHAN POSO
        AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI. Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS  GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan  darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan  Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.
Hasil evaluasi akhir tahun yang dilakukan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) sebuah LSM ternama di Sulwesi Tengah mengungkapkan jumlah korban tewas dan cedera akibat rentetan aksi kekerasan di daerah bekas konflik Poso sepanjang tahun 2005 meningkat tajam dibanding dua tahun sebelumnya. Sumber : Harian sore Mercusuar Palu
Dari sedikitnya 27 kasus tindak kekerasan yang terjadi sepanjang 2005 yaitu berupa penembakan 10 kasus, pembunuhan 4 kasus dan pengeboman 12 kasus, mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 31 orang dan luka-luka sebanyak 108 orang.
Arianto Sangaji, direktur YTM, kepada wartawan, Rabu (28/12) kemarin, mengatakan korban manusia terbanyak terjadi ketika dua bom berkekuatan dashyat mengguncang Tentena (kota kecil di tepian Danau Poso) pada 28 Mei 2005 yang mengakibatkan 23 orang tewas dan 97 lainnya cedera.

Disusul pembunuhan dengan cara mutilasi di kota Poso 29 Oktober lalu yang menewaskan tiga siswi SMA setempat dan mencederai seorang lainnya.
Ia menjelaskan, jumlah kasus tindakan kekerasan di wilayah Poso tahun 2005 itu beserta akibat yang ditimbulkannya jauh meningkat dibanding keadaan dua tahun sebelumnya.

Pada tahun 2003 misalnya, total tindakan kekerasan yang terjadi di sana hanya 23 kasus dengan mengakibatkan 11 orang tewas dan 16 luka-luka, serta tahun 2004 sebanyak 22 kasus dengan 16 orang meninggal dunia dan 20 cedera.





AKAR PERMASALAHAN:
(a). Faktor-faktor lokal:
a.1. Marjinalisasi terbalik:
Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk  pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan  pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas  beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang  ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso – di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para  turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan
1998-2000.
a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:
Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku  penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama,  marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para  misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkankelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang. Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi  profesi dari petani ke pegawai (ambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawai gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.
a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:
Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman  etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998.
Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal  ditolerir oleh Raja Talasa Tua (Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata  sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal







11 Mei 1947, jam 10 pagi:
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Hai kamu orang Arab
Hai kamu orang Tionghoa
Hai kamu orang Jawa
Hai kamu orang Manado
Hai kamu orang Gorontalo
Hai kamu orang Parigi
Hai kamu orang Kaili
Hai kamu orang Tojo
Hai kamu orang Ampana
Hai kamu orang Bungku
Hai kamu orang Bugis – orang Wotu
Hai kamu orang Makassar

Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung
halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah
(Damanik 2003: 41).
Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi
dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas ataslama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang
mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang  mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966  dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi.
Kelas menengah lama  terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang
kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum  usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.



APA YANG HARUS DILAKUKAN?
(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.
(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam  sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari  pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah  menegakkan keamanan dalam negeri (internal security ). Sedangkan militer berada di
bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi  politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.
(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi  Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukan- pasukan yang beroperasi secara terselubung.
(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah  kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak,  unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian huru hara tanpa membunuh.
(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang  (transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh -- , tanpa  pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (show of force ) yang selama ini dilakukan  di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.
  
Jangan Lupa Follow Twitter saya @DIWANS_